Kapolri Mengaku Tidak Melarang Aksi Demo 2/12

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku tidak melarang unjuk rasa Aksi Bela Islam ke-3 yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis ulama Indonesia pada hari Jumat, 2 Desember 2016 mendatang. Ia juga menjamin akan mengawal para peserta demo.

"Unjuk rasa tidak dilarang, tapi dianjurkan untuk tidak menghalangi dan mengganggu lalu lintas. Jangan ditempat umum atau jalan raya. Kalau unjuk rasanya dilakukannya dengan cara-cara sesuai aturan hukum, kami tidak melarang. Yang kami takutkan adalah kejadian seperti kemarin," tutur Tito Karnavian. 

Ia mengaku sejauh ini  telah berkomunikasi dengan beberapa tokoh ulama mengenai aksi bela islam 3 yang akan digelar pada 2 Desember. Tito sendiri sudah menegaskan pada mereka bahwa pihak Polri tidak melarang masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa. 

"Yang kami tidak inginkan pada unjuk rasa dijalan umum adalah itu akan mengganggu ketertiban publik dan hak asasi orang lain sesama pemakai lalu lintas,' 

Menurut Tito, larangan Polri bukanlah tanpa dasar dan alasan yang jelas, Namun hal itu memang sudah diatur oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam pasalnya yang ke 15, disebutkan jika pasal 6 dilanggar maka yang melakukan unjuk rasa berhak dibubarkan secara paksa. 

"Kalau mereka saja sudah berjumlah ribuan, saat pembubarannya pasti ada konflik. Pasti juga ada korban. Oleh karena itu, daripada nanti ada korban maka kami minta dan mohon kepada mereka untuk lokasinya jangan disitu," jelasnya lagi.

Tito Karnavian juga mengaku, demi mengamankan jalannya aksi, pihak Polri akan mengarahkan puluhan ribu personel kepolisian untuk ditempatkan di objek tertentu seperti pusat perkantoran, pertokoan, perumahan dan sebagainya.